Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan bencana banjir yang melanda Jakarta seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempertimbangkan wacana pemindahan ibukota dari Jakarta.
Dalam pernyataannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/1), Taufiq Kiemas menyatakan bahwa dirinya merasa prihatin atas lumpuhnya aktivitas Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, akibat banjir dalam dua hari terakhir ini.
Banjir yang melanda sekitar 20 persen kota Jakarta kali ini, menurut Kiemas, menambah panjang daftar masalah sosial Jakarta sebagai ibukota negara. Pasalnya selain banjir, ada juga kemacetan lalu lintas dan kerawanan sosial lainnya, yang patut mendapatkan perhatian semua pihak untuk segera diatasi.
Ketua MPR pun menekankan perasaan kurang optimistisnya bahwa berbagai permasalahan kota Jakarta dapat diatasi dengan baik, terutama jika penanganannya hanya bersifat konvensional.
"Diperlukan langkah-langkah strategis dan fundamental untuk mengatasinya. Salah satunya, dengan mempertimbangkan kembali dengan sungguh-sunguh opsi memindahkan ibukota negara ke daerah lain yang memenuhi syarat, baik secara geografis, geopolitik, maupun sosio-ekonomis," kata Kiemas.
Salah satu daerah yang pernah ditawarkan untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno, adalah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Selain Palangkaraya, menurut Kiemas, bisa juga di daerah lainnya di mana pun di wilayah NKRI, asal memenuhi persyaratan yg diperlukan untuk menjadi ibukota negara.
"Keputusan pemindahan ibukota negara ini tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah bersama DPR, tetapi juga perlu mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia," beber Taufiq.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menilai banjir bukan alasan yang kuat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Menurutnya, negara sebesar India saja, sampai sekarang juga masih bingung menghadapi problem banjir yang juga tidak pernah teratasi.
Tjahjo tak menolak bila usulan pemisahan ibu kota pemerintahan dan ibu kota perekonomian itu perlu menjadi pertimbangan. Termasuk antara lain sesuai usulan di zaman presiden pertama RI, Bung Karno, yaitu dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menurut Tjahjo, usulan itu bisa dipahami, karena secara geografis akan menguntungkan. Sebab, wilayah itu tepat di tengah Asia-Pasifik dan praktis merupakan daerah tahan gempa. Namun, lanjut Tjahjo, dari sisi pertimbangan sebagai kota metropolitan, Palangkaraya kurang mendukung lantaran sarana dan prasarananya masih kurang.
"Misalnya soal air bersih. Jadi, harus dikaji betul secara detail. Jangan semata emosional (karena) soal banjir," jelas Tjahjo.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ BER
Tidak ada komentar:
Posting Komentar